UNIVERSITAS TAMANSISWA

.::PALEMBANG::.

SCIENTIFIC REPOSITORY


UNITAS Repository



KEWENANGAN BADAN KESBANGPOL DALAM MEMBERIKAN IZIN PENELITIAN MAHASISWA DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUASIN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2011 PASAL 10 AYAT 3



Description:
Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundangundangan.

Type:
Buku Skripsi

Document:
FAKULTAS HUKUM

Date:
24-07-2023

Penulis:
DELVI ASISKA

NIM:
19110035

Dosen Pembimbing: