Description:
Berlakunya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan revisi dari undang-undang nomor 1 Tahun 1974,terutama terkait usia perkawinan khususnya untuk pengantin perempuan,Dimana pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan pernikahan hanya diizinkan apabila pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun sedangkan pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1”Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah menepat umur 19(Sembilan belas) tahun. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukan bahwa “Negara menjamin hak dan bangsanya untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui ikatan yang sah secara agama mapun Negara yakni perkawinan /pernikahan, Negara juga menjamin hak anak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan serta pendidikan sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi pelaksanaan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia perkawinan di KUA Kecamatan Penukal (Studi kasus perkawinan usia dini/usia muda). Dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung Evaluasi pelaksanaan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usiaperkawinan di KUA Kecamatan Penukal (Studi kasus perkawinan usia dini/usia muda). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melallui Observasi,wawancara dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukan bahan Evaluasi melaksanakan undang-undang Nomor 16 Tahun 2015 tentang usia perkawinan di Kecamatan Penukal (Studi kasus perkawinan usia dini/usia muda). kurang optimal, Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Wiliam N, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi pelaksanaan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan dikecamatan penukal (Studi kasus perkawinanan usia dini/usia muda) Berdasarkan 4 variabel yakni Terpokus pada nilai, fakta nilai terinterpredesisi,berorientasi pada masa lalu dan sekarang, kualitas nilai. Ketersediaan sarana dan prasarana, SDM yang kurang memadai komitmen pegawai terhadap layanan yang diberikan berupa maklumat,motto layanan,serta standar operasional procedure(SOP) pelayanan nikah /rujuk, zakat wakat dan haji. Implementasi kebijakan,undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 melindungi hak anak

Type:
Buku Tesis

Document:
PROGRAM PASCASARJANA

Date:
05-08-2022

Penulis:
Al Mukminin

NIM:
20320031

Dosen Pembimbing:
Dr.SUNARTO, S.Sos, M.SI